PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Marisa Juwitasari, Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Timur Agung Subagyo, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto, Pemimpin Bank Jatim Cabang Kraksaan Siska Dian Permatasari, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, Ketua Forum TJSLP Rochman Hidayat serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menandatangani berita acara hasil Musrenbang RKPD tahun 2027. (Foto : Kominfo/Mujiono)
Musrenbang RKPD ini diikuti 300 orang peserta terdiri dari Pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ), instansi vertikal, Perangkat daerah (PD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha/swasta dan organisasi profesi, perguruan tinggi dan akademisk, kelompok inklusi sosial serta lrganisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan masyarakat adat.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD tahun 2027 oleh Bupati Haris, Ketua TP PKK Ning Marisa, Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jatim Agung Subagyo, Kepala Bapelitbangda Juwono P. Utomo, Bappeda Kabupaten Situbondo, Universitas Zainul Hasan Genggong, Pertuni, Komnas Perlindungan Anak, HKTI, PD Aisiyah, Forum TJSLP, MUI Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini juga ditandai dengan penyampaian paparan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Timur Agung Subagyo. Sekaligus sesi dialog dengan narasumber Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris bersama sejumlah pihak usai penandatanganan berita acara hasil Musrenbang RKPD 2027. (Foto : Kominfo/Mujiono)
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengungkapkan pemerintah daerah saat ini tengah berupaya bangkit di tengah berbagai tantangan berat, mulai dari tingginya angka kemiskinan hingga bencana alam yang terjadi bertubi-tubi.
“Kita berangkat dari kondisi yang banyak angkanya merah, termasuk kemiskinan yang masih peringkat keempat. Di saat kita ingin tumbuh, justru dihantam bencana yang sangat luar biasa,” katanya.
Menurut Bupati Haris, dampak bencana cukup besar terhadap infrastruktur, seperti hilangnya 28 jembatan, kerusakan TPT (Tembok Penahan Tanah) hingga ratusan rumah warga terdampak. Selain itu, ratusan hektare lahan pertanian juga terancam akibat kerusakan bendungan.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris memberikan sambutan dalam pembukaan Musrenbang RKPD 2027. (Foto : Kominfo/Mujiono)
“Meski demikian saya tetap optimistis karena sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta raihan 39 penghargaan dari tingkat regional hingga internasional,” jelasnya.
Bupati Haris menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama perbaikan jalan rusak dan pemulihan ekonomi masyarakat. “Kita harus menjaga kepercayaan publik. Tanpa inovasi, trust masyarakat bisa menurun,” tegasnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menegaskan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD merupakan bagian sah dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam kegiatan Musrenbang RKPD 2027. (Foto : Kominfo/Mujiono)
“Terdapat sekitar 831 usulan pokir yang dihimpun melalui reses, dengan mayoritas atau sekitar 60 hingga 70 persen berkaitan dengan infrastruktur, khususnya jalan dan irigasi,” ujarnya.
Selain itu jelas Oka, persoalan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan masih banyaknya rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian serius.
“Legislatif terus berbenah dalam penyusunan pokir agar sesuai dengan ketentuan dan administrasi yang berlaku,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo menyampaikan Musrenbang RKPD ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat serta memastikan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo menyampaikan laporan kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2027. (Foto : Kominfo/Mujiono)
“Melalui Musrenbang ini diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dokumen RKPD 2027 mampu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolingo. (Syl)
