Majalengka – Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka bahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapeda litbang), Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Ketua Komisi III DPRD Majalengka, Iing Misbahuddin berpendapat PPAS kali ini merupakan PR bagi pemkab Majalengka ditengah efisiensi anggaran yang berlaku.
“Ini PR yah sebenarnya untuk Majalengka langkung sae, dengan anggaran yang minim di tengah-tengah efisiensi, kita tetap harus mengejar kualitas dalam pembangunan yang lebih baik dari yang sebelumnya,” Terang Iing kepada awak media di depan ruang rapat DPRD Majalengka, Kamis (21/08/2025).
Dalam hal pembangunan, pemkab Majalengka telah mencanangkan dari tahun pertama hingga tahun 2029, semua telah disiapkan langkah-langkah pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Iing menyayangkan pemkab Majalengka yang masih terpaku pada pagu pola lama, OPD terkait tidak menunjukkan kreativitas dalam pembangunan untuk mewujudkan Majalengka langkung sae.
“OPD-OPD ini masih terpaku dengan pagu, memang dalam keterbatasan anggaran kita butuh rasional, tapi tetap kita harus membuat skala prioritas,” Ungkapnya.
“Jadi kalau kita berbicara masalah pagu yang terbatas, ini akan sulit mengejar pembangunan yang lebih baik,” Tambahnya.
Menurut Iing Misbahuddin, anggaran BPBD masih terlalu kecil dikisaran 5,7 milyar rupiah, jika dibandingkan dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip yang memiliki anggaran dikisaran 5,8 milyar.
“Ini kan mengurus penanggulangan bencana di Majalengka yang sangat rentan, seharusnya lebih besar,” Terangnya.
Ia juga berpendapat bahwa anggaran yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup terlalu minim sekitar 15 milyar, sedangkan beban yang ditanggung cukup tinggi ditengah upaya pembangunan masa pemerintahan Bupati Eman Suherman yang menjadi prioritas.
“Kita mengajak teman-teman di OPD Dinas untuk tidak terpaku dengan pagu, seperti itu. Bagaimanapun aksi yang bagus harus didukung dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, supaya kedepannya Majalengka langkung sae bisa terwujud.” Pungkasnya. (Kodir)
