Majalengka – Komisi III DPRD Majalengka meminta Dinas PUTR melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang disinyalir dikerjakan secara asal-asalan, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun evaluasi internal dinas.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka Iing Misbahuddin meminta Dinas PUTR melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang disinyalir dikerjakan secara asal-asalan, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun evaluasi internal dinas. Hasil evaluasi tersebut diminta segera dilaporkan kepada DPRD.
Proyek yang masih berada dalam masa penyelesaian dan pemeliharaan namun dinilai berkualitas rendah diminta untuk segera diperbaiki. DPRD meminta dinas memanggil kontraktor pelaksana agar bertanggung jawab atas pekerjaan mereka.
“Uang pemerintah harus berubah menjadi barang yang berkualitas. Percuma dibayar 50 persen tapi hasilnya jelek. Masyarakat bisa menilai secara kasat mata mana pekerjaan yang baik dan mana yang buruk,”ucapnya
Iing Misbahuddin juga menyoroti peran kontraktor dan pengawas proyek, termasuk konsultan pengawas merupakan ujung tombak kualitas pekerjaan di lapangan dan harus bekerja secara profesional.
“Dinas PUTR, kata dia, berencana menambah sekitar 50 pengawas bersertifikat. Namun DPRD menegaskan agar pengawas yang terbukti tidak kompeten dicopot demi mencegah kerugian negara.” Ujar Iing Misbahuddin
Iing Misbahuddin menjelaskan Sebagai langkah transparansi, Komisi III merekomendasikan agar Dinas PUTR membangun dashboard digital pengawasan proyek yang dapat diakses secara real time oleh masyarakat.
“Selama ini masyarakat mengetahui kualitas pekerjaan pemerintah dari pemberitaan media. Kalau ada aplikasi atau website, publik bisa ikut mengawasi dan menilai. Kami juga berterima kasih kepada media yang terus menginformasikan pekerjaan yang kurang baik,”pungkasnya.***(kodir)
