Majalengka – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka, mendadak “memanas” saat Fraksi PKS menyampaikan pandangan tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Majalengka, Eman Suherman tahun anggaran 2025.
Melalui juru bicaranya, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS, Deden Hardian Narayanto atau yang akrab disapa Dehan, menyampaikan apresiasi sekaligus kritik konstruktif terhadap berbagai capaian dan tantangan pembangunan di Kabupaten Majalengka.Fraksi PKS menyoroti dinamika keuangan daerah yang mengalami empat kali perubahan sepanjang 2025. Total APBD meningkat menjadi Rp3,148 triliun dari sebelumnya Rp3,105 triliun.
“Perubahan tersebut dinilai tidak lepas dari dampak kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja. PKS mengingatkan, kebijakan efisiensi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan publik jika tidak dikelola dengan cermat. Kemiskinan Naik, Jadi “Alarm Bahaya” Meski pemerintah daerah mencatat berbagai prestasi. “Ujar Deden Hardian Narayanto saat di wawancara Media seusai Paripurna.
Deden Hardian Narayanto menegaskan persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah serius. Data menunjukkan angka kemiskinan mencapai 10,31%, lebih tinggi dari target RPJMD 10,09%. Bahkan, jumlah warga miskin tembus sekitar 140 ribu jiwa. Yang lebih mengkhawatirkan, kemiskinan ekstrem justru meningkat.
“Ini jadi alarm. Pertumbuhan ekonomi tinggi belum menyentuh masyarakat bawah,PKS menilai ada masalah struktural: pertumbuhan ekonomi belum merata dan program penanggulangan kemiskinan belum menyasar akar persoalan. Ekonomi Melejit 6,86%, Tapi Siapa yang Menikmati? Di sisi lain, Fraksi PKS mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Majalengka yang mencapai 6,86%, bahkan menjadi yang tertinggi kedua di Jawa Barat. Namun, mereka mempertanyakan distribusinya. “Apakah ini dirasakan warga desa, atau hanya terkonsentrasi di kawasan industri.”Tegasnya
Deden Hardian Narayanto mendorong agar pertumbuhan ekonomi benar-benar membuka lapangan kerja bagi warga lokal, bukan hanya menguntungkan pemilik modal. Pendidikan Naik, Tapi Masih ‘Kelas 2 SMP’ Capaian rata-rata lama sekolah (RLS) memang melampaui target, yakni 7,81 tahun. Tapi PKS mengingatkan, angka ini setara dengan pendidikan kelas 2 SMP.
Artinya, masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun. PKS mendesak pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan, serta penguatan program pendidikan non-formal seperti Paket A, B, dan C.
Pengangguran Turun, Kualitas Dipertanyakan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 3,62%. Namun, PKS meminta kejelasan: apakah ini hasil dari pekerjaan formal yang layak, atau justru lonjakan sektor informal? “Kami ingin penurunan ini berkualitas, bukan sekadar angka,” tegasnya.
Deden Hardian Narayanto menjelaskan Infrastruktur & Lingkungan Dipuji, Sampah Jadi Ancaman PKS memberikan apresiasi terhadap capaian infrastruktur yang mencapai lebih dari 97% serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang melampaui target.
“Mengingatkan ancaman serius dari persoalan sampah dan akses air bersih di wilayah selatan Majalengka. “Jangan sampai data bagus, tapi fakta di lapangan berbeda,” kritiknya. Tegaskan Independen, PKS Siap Kawal Pemerintah Dalam forum tersebut, PKS juga menegaskan sikap politiknya yang berdiri mandiri, tidak bergabung dengan fraksi lain, demi menjaga fungsi kontrol dan keseimbangan.”Ucap Deden Hardian Narayanto
Meski kritis, Deden Hardian Narayanto memastikan tetap siap bermitra secara konstruktif dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi “Majalengka Langkung Sae”. Dengan sorotan tajam namun tetap memberi apresiasi, Fraksi PKS menunjukkan perannya sebagai pengawal kebijakan. Satu pesan kuat yang disampaikan: pembangunan harus dirasakan semua lapisan masyarakat, bukan hanya terlihat indah di atas kertas.***(kodir).
