PPNews.id | Sumenep – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep Batuan Batuan memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pihak sekolah, tenaga kesehatan, hingga penanggung jawab kelompok penerima manfaat. Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk antisipasi agar makanan yang diterima siswa tetap memenuhi standar keamanan dan gizi.
Penguatan pengawasan itu disampaikan Kepala SPPG Sumenep Batuan Batuan, Matlimin, saat rapat koordinasi dan sosialisasi Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) bersama para penanggung jawab atau Person in Charge (PIC) Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di SMK Negeri 1 Sumenep, Senin (10/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai mekanisme pemantauan kualitas makanan melalui SIPGN yang terintegrasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat proses evaluasi sekaligus mempercepat pelaporan apabila ditemukan kendala di lapangan.
Matlimin mengatakan, pihaknya ingin memastikan setiap sekolah memiliki peran aktif dalam melakukan pemeriksaan makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Pengawasan tidak berhenti saat makanan selesai diproduksi di dapur SPPG, tetapi berlanjut hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
“Melalui SIPGN, sekolah dapat melakukan penilaian secara langsung terhadap kondisi makanan yang diterima. Jika ditemukan ketidaksesuaian, laporan bisa segera disampaikan sehingga dapat langsung ditindaklanjuti,” kata Matlimin.
Ia menjelaskan, salah satu metode yang diterapkan adalah uji organoleptik, yakni pemeriksaan kualitas makanan berdasarkan penampakan, aroma, rasa, tekstur, dan kondisi fisik makanan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan menu MBG tetap layak dikonsumsi.
Menurutnya, uji organoleptik sebenarnya telah dilakukan oleh ahli gizi di SPPG sebelum makanan didistribusikan. Namun, pemeriksaan ulang oleh pihak sekolah dinilai menjadi lapisan pengamanan tambahan guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima siswa.
Sejak mulai beroperasi pada 10 November 2025, SPPG Sumenep Batuan Batuan juga rutin menggelar evaluasi bersama sekolah dan tenaga kesehatan, termasuk bidan desa. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai masukan terkait kualitas makanan, proses distribusi, maupun pelayanan MBG secara keseluruhan.
Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, pengelola bersama mitra SPPG juga terus melakukan pembenahan fasilitas operasional agar seluruh proses produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya perhatian terhadap keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah. Sejumlah kasus dugaan keracunan makanan, temuan satuan pelayanan yang belum memenuhi standar, hingga penghentian sementara operasional beberapa SPPG menjadi bahan evaluasi nasional untuk memperkuat sistem pengawasan.
Matlimin menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan pangan tidak dapat dibebankan kepada pengelola SPPG semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari ahli gizi, tenaga kesehatan, sekolah, hingga penanggung jawab kelompok penerima manfaat.
“Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan pengawasan yang dilakukan secara berlapis, kami berharap potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini sehingga makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh kritik, saran, dan hasil evaluasi dari sekolah maupun tenaga kesehatan akan terus dijadikan dasar penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar kualitas layanan kepada para penerima manfaat semakin baik. (Syl)
