Majalengka – Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Fraksi PKS H. Iing Misbahudin mengikuti kegiatan Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025,yang bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat selama 3 hari dari tanggal 05 sampai 07 Agustus 2025.
Konferensi ini digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) dengan mengusung tema ‘Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif’.
Turut hadir dalam konfrensi ini sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Iing Misbahudin menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu akademik atau hanya kampanye aktivis, tapi krisis nyata yang harus dihadapi secara sistematis pentingnya peran kepala daerah dan DPRD dalam menciptakan ekosistem kepemimpinan hijau (green leadership).
“Ia menyebutkan ada empat pilar penting diantaranya, kolaborasi dengan swasta, penguatan ruang hijau, perubahan perilaku masyarakat, dan reformasi pengelolaan fiskal daerah.”ujar Iing Misbahuddin saat di wawancara media via telepon pada Selasa (05/08/2025)
Iing Misbahudin menjelaskan sekarang ini sedang menghadapi kondisi darurat iklim bahwa tahun 2024 tercatat sebagai tahun dengan suhu rata-rata global tertinggi dalam sejarah, menurut data dari lembaga riset Climate Central di Princeton, New Jersey.
“Panas yang kita alami saat ini bukan lagi alami, tapi hasil dari aktivitas manusia. Kalau suhu bumi naik 1,5 derajat, es di kutub akan mencair. Kalau naik 2 derajat, bisa jadi musim panas tidak ada es lagi dalam 10 tahun,” jelasnya
Politisi dari Fraksi PKS juga memperingatkan bahwa dampak paling mengkhawatirkan adalah naiknya permukaan laut hingga 7 meter jika pencairan es di Greenland terjadi sepenuhnya. Hal ini disebutnya sebagai ‘global boiling’, menggantikan istilah lama ‘global warming’.
pentingnya pengelolaan sampah sebagai sumber utama emisi gas rumah kaca sebagai salah satu dampak dari global boiling 1 ton sampah dapat menghasilkan sekitar 1,7 ton emisi karbon (CO2). Di Jakarta saja, timbunan sampah mencapai 7.500 ton per hari, sementara skala nasional mencapai 1,7 miliar ton per tahun.
Bayangkan, dari 1 ton sampah saja kita bisa menghasilkan gas rumah kaca yang besar. Ini bukan hanya soal TPA, ini soal seluruh bumi,” ucap Iing Misbahudin
Lanjut Iing Misbahudin,Pemerintah melalui RPJMN menargetkan pengelolaan 50% sampah pada tahun 2025 dan 100% pada 2029. Namun saat ini, pengelolaan sampah baru mencapai 39% secara nasional, dan hanya 9–14% jika dihitung berdasarkan kapasitas infrastruktur pengelolaan di daerah.
Oleh karena itu, Penghargaan Adipura yang selama ini diberikan kepada kota/kabupaten bersih, kini akan mengalami perubahan kriteria. Daerah yang masih memiliki TPS liar atau landfill yang tidak dikelola akan langsung didiskualifikasi dari penilaian.
“Kita ingin Adipura ini benar-benar mencerminkan komitmen lingkungan. Kalau masih ada TPS liar, ya jangan berharap,” tegas Iing Misbahudin***(Kodir)
