PPNews.id | Probolinggo — Puluhan organisasi kemasyarakatan di Kota Probolinggo menyatakan komitmennya untuk ikut menjaga keamanan, kedamaian, dan persatuan di tengah masyarakat. Komitmen itu mengemuka dalam Dialog Kebangsaan yang mempertemukan pemerintah daerah dengan berbagai kelompok masyarakat.
Kegiatan bertajuk “Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026” tersebut berlangsung di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/8).
Sedikitnya 90 organisasi kemasyarakatan hadir dalam forum tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari organisasi keagamaan, kepemudaan, kemahasiswaan hingga kelompok masyarakat lainnya.
Pertemuan itu menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Probolinggo membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus menyamakan persepsi mengenai pentingnya menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri, Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan, perwakilan Dandim 0820 serta Pengadilan Negeri Probolinggo.
Jalannya kegiatan dipandu Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Sonhaji. Selain dialog, agenda tersebut juga diisi dengan Penandatanganan Deklarasi Komitmen Meningkatkan Kebersamaan Membangun Kota Probolinggo Aman dan Damai Tahun 2026.
Wali Kota Aminuddin mengatakan, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai elemen agar kebijakan yang dibuat dapat memberikan dampak positif secara luas.
Ia mengaitkan semangat tersebut dengan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Nilai kemerdekaan, menurutnya, perlu diterjemahkan dalam bentuk kemandirian dan kedaulatan yang dapat dirasakan mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga lingkungan masyarakat.
“Berdaulatnya suatu daerah sampai ke tingkat yang terkecil. Ini membutuhkan milestone dan dimulai dari kebijakan. Kita menerapkan manajemen inklusi, semua pihak kita libatkan untuk memberikan kontribusi positif,” ungkapnya.
Menurut Aminuddin, kondisi Kota Probolinggo saat ini menjadi modal penting untuk melanjutkan pembangunan. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,81 persen.
Selain itu, pemerintah mencatat adanya penurunan angka kemiskinan serta kondisi Gini Ratio yang dinilai baik. Stabilitas sosial dan ekonomi tersebut turut memperkuat daya tarik Kota Probolinggo bagi investor.
Aminuddin menyebut terdapat potensi investasi hingga beberapa triliun rupiah yang akan masuk ke Kota Probolinggo. Kehadiran investasi tersebut diproyeksikan membuka kesempatan kerja bagi sekitar 4.500 orang.
“Karena kondusif, potensinya beberapa triliun akan masuk ke Kota Probolinggo dan menyerap 4.500 karyawan,” katanya.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.
Pemkot Probolinggo berencana menambah 30 Super Koridor. Infrastruktur tersebut diharapkan memperluas akses WiFi publik ke seluruh kelurahan dan membantu mengatasi kawasan yang masih mengalami blank spot.
Bagi pemerintah, pemerataan konektivitas merupakan bagian dari upaya membawa pelayanan kota ke arah yang semakin modern dan mudah diakses masyarakat.
Aspek keamanan fisik juga menjadi perhatian. Sebanyak 200 PJU direncanakan ditambahkan dengan target pada 2028 tidak ada lagi wilayah yang minim penerangan.
Pemantauan keamanan pun akan diperkuat melalui sekitar 300 CCTV. Kamera tersebut nantinya diintegrasikan dengan pusat pemantauan di Gedung Meteor sehingga pengawasan terhadap kondisi wilayah dapat dilakukan secara lebih terpusat.
“Komitmen kami, saya dan Bu Wakil, menjadikan Kota Probolinggo ini terdigitalisasi. Ini semua menuju Kota Probolinggo benar-benar menjadi kota, membentuk kedaulatan dan membangun Kota Probolinggo,” tegas Aminuddin.
Sementara itu, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Rico Yumasri menilai kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam dialog merupakan tanda positif.
Menurutnya, kondisi keamanan tidak bisa dijaga hanya dengan mengandalkan aparat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan dan mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga hubungan sosial tetap harmonis.
“Kita akan tetap menjaga kondisi itu dan ingin mewujudkan Kota Probolinggo ini naik kelas. Saya yakin kalau kita semuanya berkomitmen dan berkolaborasi,” ujar Rico.
Rico juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menghadapi derasnya informasi di ruang digital.
Informasi yang belum dipastikan kebenarannya, kata dia, berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan mengganggu situasi yang telah terjaga. Karena itu, masyarakat diminta membiasakan diri menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
Ia menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Kota Probolinggo harus dipertahankan sebagai kekuatan. Toleransi dan persatuan menjadi kunci agar perbedaan tidak berkembang menjadi sumber konflik.
Kajari Kota Probolinggo Lilik Setiawan turut menyoroti hubungan antara keamanan dengan kemajuan daerah.
Ia mengatakan keamanan yang terjaga dapat memberikan dampak positif terhadap investasi, perekonomian maupun pendidikan. Sebaliknya, kondisi yang tidak stabil berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.
“Keamanan berhubungan dengan investasi, ekonomi dan pendidikan yang baik. Pemerintah dapat menjalankan program secara optimal,” kata Lilik.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan mengedepankan keadilan. Kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan kepercayaan publik.
Dukungan terhadap upaya menjaga stabilitas daerah disampaikan Pasi Intel Kodim 0820 Probolinggo Kapten Infanteri Masdelan.
Menurutnya, perbedaan yang ada di Kota Probolinggo tidak menghalangi masyarakat untuk bersatu. Seluruh unsur dapat mengambil peran sesuai bidang masing-masing.
“Di sini bermacam-macam tapi tetap bersatu. Kami Kodim 0820 mendukung segala kebijakan dari Bapak Wali Kota,” tuturnya.
Perwakilan Pengadilan Negeri Probolinggo, Putra, juga mengajak masyarakat mempertahankan kondisi keamanan yang selama ini relatif terjaga.
Ia mendorong penyelesaian setiap persoalan melalui pendekatan dialogis. Musyawarah dan mufakat dinilai dapat menjadi jalan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Dari kelompok masyarakat, Koordinator Driver Probolinggo Raya (DPR) Junaidi memberikan respons positif terhadap penyelenggaraan Dialog Kebangsaan tersebut.
Menurutnya, forum yang melibatkan banyak kelompok dapat menjadi sarana menyampaikan aspirasi secara langsung sekaligus mengetahui arah kebijakan pemerintah.
Junaidi secara khusus mengapresiasi rencana pengembangan Super Koridor. Menurutnya, fasilitas WiFi publik dapat membantu pengemudi ojek online menghemat pengeluaran untuk paket internet ketika menjalankan aktivitas.
“Dengan adanya Super Koridor kami bisa hemat paket data. Apalagi kalau sudah terealisasi semuanya di beberapa titik,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan tersebut kemudian menjadi momentum untuk mempertegas bahwa keamanan Kota Probolinggo merupakan tanggung jawab bersama.
Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan terus mempertahankan komunikasi serta membangun kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan.
Deklarasi yang ditandatangani dalam kegiatan tersebut pun diharapkan menjadi pijakan bersama untuk menjaga persatuan, memperkuat toleransi dan menciptakan ruang sosial yang aman.
Dengan kondusivitas yang terus dipelihara, Pemerintah Kota Probolinggo optimistis pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. (Syl)
