Polri Untuk Indonesia
Uncategorized

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025, Ateng Sutisna Tegaskan Pentingnya Kewaspadaan Bersama Terhadap Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Yang Kian Pesat

×

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025, Ateng Sutisna Tegaskan Pentingnya Kewaspadaan Bersama Terhadap Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Yang Kian Pesat

Share this article

Majalengka – Pentingnya kewaspadaan bersama terhadap dampak negatif perkembangan teknologi yang kian pesat. Sekretaris DPR RI Hj. Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T., bersama Anggota DPR RI Ir.H. Ateng Sutisna,M.B.A. melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring Tahun 2025–2029. Yang bertempat di Saung Nganteur Kahayang, Desa Salagedang, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka.”Selasa (11/08/2026).

‎Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran seluruh elemen masyarakat guna melindungi anak-anak dari dampak buruk dunia digital, sekaligus memaksimalkan manfaat teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan generasi penerus bangsa.

Polri Presisi
Polri Untuk Indonesia

‎Dalam sambutannya, Anggota DPR RI H. Ateng Sutisna menegaskan pentingnya kewaspadaan bersama terhadap dampak negatif perkembangan teknologi yang kian pesat.
‎
‎“Saya melihat ada kerawanan di masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita. Di era digital ini, tidak hanya hal positif yang hadir, melainkan banyak hal negatif yang harus kita awasi dan lindungi. Banyak terjadi perundungan, paparan konten tidak pantas, pelecehan seksual melalui media sosial, hingga ketergantungan internet yang memicu gangguan kesehatan psikis.”Ucapnya

Ateng Sutisna menegaskan perlindungan anak tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan terutama keluarga harus turut berperan aktif. Ibu-ibu disebut sebagai sasaran utama sosialisasi karena kedekatan emosional dan peran sentral mereka dalam mendidik anak di rumah.
‎
‎Ancaman terhadap generasi penerus bangsa yang masuk dalam kategori ancaman non-militer, dan memandang perlindungan terhadap nilai-nilai serta masa depan anak sebagai prioritas bersama.
‎
‎“Penyebaran hal-hal yang tidak baik jauh lebih cepat dibandingkan hal yang positif. Oleh karena itu, mari kita bangun benteng pertahanan bersama. Jika seluruh keluarga dan masyarakat menjadi benteng yang kuat terhadap dampak buruk dunia digital, insya Allah yang tersisa hanyalah manfaat dan kebaikan semata.”Tegas Ateng Sutisna

Sementara Itu, Sekretaris DPR RI Hj. Ledia Hanifa menekankan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pesatnya perkembangan teknologi dengan kemampuan literasi digital anak-anak maupun pemahaman orang tua.
‎
‎“Anak-anak belum dibekali literasi digital yang memadai, sementara teknologi berkembang sangat cepat. Terjadi kesenjangan yang lebar antara kemampuan anak dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Sementara banyak orang tua belum memiliki pegangan yang jelas dalam membimbing anak.”Jelasnya
‎
Ledia Hanifa menjelaskan ‎Perpres Nomor 87 Tahun 2025, lanjut Ledia, telah mengatur secara rinci kewajiban masing-masing pihak — baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, pendidik, maupun lingkungan masyarakat. Semua pihak harus berkolaborasi. Oleh karena itu, kehadiran perwakilan pemerintah daerah, anggota DPRD, serta unsur terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk menyusun langkah konkret dan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.
‎
“Sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB), serta Dinas Pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan mampu menyusun pedoman dan membekali anak-anak, pendidik, maupun orang tua agar memahami batasan, manfaat, dan risiko dunia digital.”Ujar Ledia Hanifa
‎
Ledia Hanifa menekankan ‎Pembatasan akses dan pengawasan usia penggunaan gawai dan media sosial juga disarankan menjadi perhatian, mengingat risiko perdagangan manusia, kejahatan seksual, serta eksploitasi anak yang semakin marak terjadi melalui jalur digital.
‎
‎“Sosialisasi harus dipercepat dan diperluas melalui berbagai saluran, termasuk jaringan posyandu dan penyuluhan di lingkungan masyarakat. Kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai juga menjadi kunci agar perlindungan anak di dunia digital dapat berjalan efektif di daerah.”Pungkasnya

Menutup rangkaian kegiatan, Ledia Hanifa menitipkan pesan penting bagi para orang tua agar senantiasa hadir membersamai buah hati mereka di era digital yang kian dinamis.Karenanya, dampingi, bersamai, dan juga bekali anak-anak kita untuk bisa lebih baik di dunia digital.***(kodir).