Majalengka – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majalengka Soroti Peluncuran Sistem Layanan Terpadu Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka SI-LENTERA dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan dalam satu sistem terpadu. Inovasi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola administrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat DPRD.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Majalengka Fraksi PAN Deny Lukmanul Hakim, S.T. menyampaikan Kami mengapresiasi lahirnya inovasi SI-LENTERA di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka. Transformasi digital merupakan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan transparan.
Akan tetapi ini jangan terkesan seperti hanya untuk penyerapan anggaran di akhir tahun
“Tidak adanya kajian kebutuhan dan analisis manfaat sebelum sistem dibangun, tidak adanya sosialisasi dan tidak dilibatkannya para pimpinan di DPRD menandakan aplikasi ini d buat hanya untuk seremonial saja.” Ujar Deny Lukmanul Hakim saat di wawancara media pada Kamis (05/11/2026).
Deny Lukmanul Hakim menjelaskan Ada beberapa hal mendasar yang harus dijelaskan kepada publik, yang Pertama berapa anggaran yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan SI-LENTERA, serta bagaimana pertanggungjawabannya? Apakah ada anggaran untuk biaya pemeliharaan ke depan nya?
Kedua, sejauh mana sistem ini benar-benar memberikan kemudahan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat?
“Ketiga, bagaimana jaminan keamanan data, khususnya data keuangan, kepegawaian, dan administrasi kelembagaan? Siapa yang bertanggung jawab,Keempat, apa indikator keberhasilan yang dapat diukur setelah sistem ini diterapkan.” Ucapnya
Deny Lukmanul Hakim menegaskan Kami tidak ingin inovasi digital hanya berhenti pada seremoni peluncuran dan menjadi pemenuhan proyek penyerapan anggaran di akhir tahun saja.
“SI-LENTERA harus mampu menghadirkan perubahan nyata, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.” Tegas Deny Lukmanul Hakim
Deny Lukmanul Hakim berharap Jangan sampai kita hanya berhasil meluncurkan sistem digital, tetapi belum berhasil membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.Inovasi harus bisa dirasakan manfaatnya, anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya harus bisa diukur oleh publik.
“Majalengka membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar digitalisasi yang terlihat modern.” Pungkasnya
