Majalengka – Penolakan warga terhadap keberadaan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Majalengka menimbulkan protes dari warga setempat. Kali ini keberatan datang dari warga di Kompleks Perumahan Giri Asih, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka.
Protes ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak SPPG kepada masyarakat sekitar.
Menurut seorangWarga,menympikan khawatir aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih dalam proses pembangunan tersebut mengganggu kenyamanan lingkungan berupa kebisingan serta limbah operasional. Mereka meminta pemerintah dan Satuan tugas (Satgas) Program MBG Kabupaten Majalengka meninjau pembangunan dapur program program MBG yang berada di tengah pemukiman warga itu.
“Masyarakat sekitar sangat keberatan terhadap keberadaan dapur tersebut, Namun ternyata pembangunan terus dilakukan. “Sejak awal warga sudah keberatan, namun pembangunannya jalan terus, tentu ini membuat resah warga,”ujar seorang warga setempat,” pada Jum’at saat warga setempat di wawancara media (21/11/2025).
Selain itu, warga juga mempertanyakan beberapa izin yang diduga belum dipenuhi oleh pihak SPPG, seperti Izin Pendirian Bangunan Gedung (IPBG), AMDAL Lalu Lintas, dan Sanitasi. Meskipun izin-izin tersebut tidak termasuk dalam syarat pembangunan dapur MBG yang tercantum di Badan Gizi Nasional (BGN), agar pihak SPPG dapat memenuhinya.
“Mudah-mudahan baik dari masyarakat dan mitra serta yayasan bisa menemukan titik temu, semoga secepatnya bisa terpenuhi (izinnya),” katanya.
Menurut Warga, munculnya masalah protes warga terhadap pembangunan SPPG baru pertama kali terjadi. Ia menegaskan bahwa selama ini sebelum SPPG berdiri selalu ada konsultasi ke pihaknya. Namun, kali ini tiba-tiba berdiri.
“Iya selama ini sebelum SPPG berdiri selalu konsultasi ke kita dan tahu-tahu berdiri dan ada masalah, Warga juga merasa khawatir ke depan suara bising dari aktivitas dapur yang beroperasi pada malam hari, selain itu juga masalah limbah dan sampah.”pungkasnya
Sebagai tanggapan atas keluhan ini, beberapa pembangunan SPPG harus dihentikan sementara atau diarahkan untuk pindah lokasi, dan pihak berwenang seperti Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah sedang berkoordinasi untuk memverifikasi lokasi dan memastikan operasionalnya sesuai regulasi.
